Dua Tragedi dalam Dua Bulan, Apa yang Berubah dari Sistem Pengawasan Sekolah di Pemalang?

Respons tersebut merupakan bagian dari kepedulian pemerintah terhadap keluarga yang sedang berduka.

Namun, penanganan peristiwa juga membutuhkan evaluasi terhadap sistem perlindungan anak di lingkungan sekolah.

Proses hukum akan menentukan penyebab kematian, ada atau tidaknya tindak pidana, serta pihak yang harus bertanggung jawab secara hukum.

Sementara itu, pemerintah daerah dapat melakukan evaluasi administratif dan kebijakan tanpa harus mendahului kesimpulan aparat penegak hukum.

Evaluasi itu dapat mencakup sistem pengawasan sekolah, mekanisme pelaporan, peran kepala sekolah dan guru, keberadaan tim pencegahan kekerasan, hingga implementasi Sekolah Ramah Anak.

Pertanyaan berikutnya adalah apakah Pemkab Pemalang akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem pengawasan dan pencegahan kekerasan di seluruh SD dan SMP setelah dua peristiwa tersebut.

Pertanyaan itu menjadi penting karena pada Agustus lalu pemerintah telah menyatakan berharap kasus Randudongkal menjadi yang terakhir.

Kurang dari dua bulan kemudian, kasus Kebondalem kembali menempatkan keamanan anak di lingkungan sekolah dalam perhatian publik.

Kini, selain menunggu hasil penyelidikan kasus Muhammad Hasbi Al Aqib, publik juga membutuhkan penjelasan mengenai satu hal yang lebih luas:

apa yang benar-benar telah berubah dalam sistem perlindungan siswa di sekolah-sekolah Pemalang setelah tragedi sebelumnya?

Red/narative.id