Warga Loning Pertanyakan Dana BUMDes Rp285 Juta dan APBDes, Desak Pemerintah Desa Buka Informasi

NARATIVE.ID, PEMALANG — Forum Masyarakat Desa Loning, Kecamatan Petarukan, Kabupaten Pemalang, mendatangi kantor pemerintah desa pada Sabtu (31/10/2026). Mereka meminta keterbukaan pengelolaan anggaran desa dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), sekaligus menyampaikan keluhan mengenai pelayanan publik dan insentif ketua RT.

Audiensi yang dimulai sekitar pukul 10.00 WIB itu dihadiri Camat Petarukan Muhibin, unsur Forkopimca, perangkat Pemerintah Desa Loning, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan sejumlah warga.

Salah satu persoalan yang mengemuka adalah pemberitaan mengenai dugaan penyimpangan pengelolaan modal BUMDes senilai Rp285 juta serta pertanyaan terkait transparansi dana desa sebesar Rp1,3 miliar.

Ketua Forum Masyarakat Desa Loning, Mufidi, S.H., mengatakan kedatangan warga bertujuan meminta penjelasan atas informasi yang berkembang sekaligus mendorong pengelolaan keuangan desa yang lebih terbuka.

"Kami datang membawa aspirasi masyarakat untuk mengklarifikasi isu pemberitaan dari beberapa media terkait dugaan penyimpangan tata kelola modal BUMDes dan menegaskan transparansi dan tanggung jawab kepada ketua BUMDes terkait tata kelola," ujar Mufidi.

Mufidi meminta pemerintah desa dan pengelola BUMDes memberikan klarifikasi yang dapat dipertanggungjawabkan. Ia juga mendorong pihak-pihak yang disebut dalam pemberitaan menggunakan hak jawab agar masyarakat memperoleh informasi yang berimbang.

Hingga informasi ini disusun, dugaan penyimpangan tersebut belum disertai hasil pemeriksaan lembaga berwenang dalam bahan yang diterima redaksi. Angka Rp285 juta dan Rp1,3 miliar merupakan nominal yang dipersoalkan dalam forum, bukan jumlah kerugian negara yang telah terbukti.

Minta Informasi APBDes Dipasang Terbuka

Selain persoalan BUMDes, warga menuntut keterbukaan penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), termasuk pemasangan papan informasi kegiatan agar masyarakat dapat mengetahui program serta penggunaan anggaran.

Forum juga meminta peningkatan pelayanan administrasi di kantor desa.

Keluhan lain yang disampaikan menyangkut insentif sejumlah ketua RT yang disebut belum diterima. Namun, jumlah penerima, periode tunggakan, dan alasan belum dibayarkannya insentif tersebut belum dijelaskan secara terperinci.

Desak Pembentukan Panitia Pemilihan BPD

Dalam audiensi yang sama, forum mendesak pemerintah desa dan BPD segera menyelenggarakan musyawarah desa untuk membentuk panitia pemilihan anggota BPD.

Desakan itu muncul karena masa jabatan anggota BPD disebut akan segera berakhir.

Warga juga menekankan pentingnya netralitas perangkat desa dan BPD dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades), agar seluruh tahapan berlangsung sesuai ketentuan.

Camat Petarukan: Aspirasi Warga Harus Ditanggapi Positif

Camat Petarukan, Muhibin, menyampaikan bahwa warga memiliki hak untuk menyampaikan aspirasi dan mengawasi jalannya pemerintahan desa.

"Audiensi yang dilakukan masyarakat ke pemerintah desa harus ditanggapi secara bijak dan positif, karena masyarakat mempunyai hak dan sebagai kontrol sosial untuk kemajuan desanya," kata Muhibin.

Ia juga menekankan pentingnya monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa oleh pihak kecamatan.

Audiensi dilaporkan berlangsung kondusif. Forum Masyarakat Desa Loning berharap aspirasi yang disampaikan tidak berhenti pada pertemuan, tetapi ditindaklanjuti melalui keterbukaan informasi, klarifikasi pengelolaan BUMDes, dan perbaikan pelayanan warga.