Narative.id Pemalang · Network of Local News
ADVERTISEMENTPILKADES 2026
Pendidikan

Ratusan Warga Datangi SDN 1 Kebondalem, Tuntut Kepsek Dicopot dan Kasus Hasbi Diusut Transparan

NARATIVE.ID, Pemalang — Ratusan wali murid dan warga mendatangi SDN 1 Kebondalem, Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang, Senin (5/10/2026), menyusul meninggalnya Muhammad Hasbi Al…
Aparat kepolisian bersama unsur pemerintah berupaya mengendalikan situasi di tengah kerumunan warga di lingkungan SDN 01 Kebondalem, Pemalang, Senin (5/10/2026).
Aparat kepolisian bersama unsur pemerintah berupaya mengendalikan situasi di tengah kerumunan warga di lingkungan SDN 01 Kebondalem, Pemalang, Senin (5/10/2026). · Foto: Dok. Narative.id / Istimewa.
NARATIVE.ID, Pemalang — Ratusan wali murid dan warga mendatangi SDN 1 Kebondalem, Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang, Senin (5/10/2026), menyusul meninggalnya Muhammad Hasbi Al Aqib, siswa kelas II sekolah tersebut yang kasusnya masih didalami kepolisian.

Massa mulai berkumpul di depan dan halaman sekolah sekitar pukul 09.00 WIB. Mereka menyampaikan sejumlah tuntutan, mulai dari transparansi penanganan perkara hingga evaluasi terhadap pihak sekolah.

Berdasarkan laporan lapangan yang diterima NARATIVE.ID, aksi diikuti sekitar 700 orang. Sejumlah perwakilan warga kemudian mengikuti audiensi bersama Pemerintah Kabupaten Pemalang, kepolisian, Dinas Pendidikan dan pihak terkait.

Plt Bupati Pemalang Nurkholes, Sekda Pemalang Bagus Sutopo, Plt Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pemalang Ismun, unsur Polres Pemalang, pemerintah kelurahan, serta perwakilan sekolah hadir dalam pertemuan tersebut.

Salah satu tuntutan yang mengemuka datang dari warga yang meminta kepala SDN 1 Kebondalem dicopot. Warga juga meminta proses hukum terkait kasus Hasbi dilakukan secara terbuka.

Sri Setiyana, salah seorang warga, menyampaikan keinginan masyarakat agar kepala sekolah dievaluasi serta terdapat kejelasan hukum terhadap pihak-pihak yang diduga terlibat dalam peristiwa tersebut.

Sementara Muntoha, warga Kebondalem yang menjadi koordinator aksi, meminta penanganan perkara dilakukan secara transparan.

“Kami mohon keadilan ditegakkan seadil-adilnya. Kami mohon kasus ini ditangani secara terbuka dan jangan ada yang ditutup-tutupi,” ujarnya dalam audiensi.

Muntoha juga mempertanyakan evaluasi pengawasan di lingkungan SDN 1 Kebondalem setelah munculnya kasus yang kini menjadi perhatian masyarakat.

Warga lainnya, Nurhikmah, meminta sekolah memberikan ketegasan dalam mencegah perundungan agar kejadian serupa tidak menimpa siswa lain.

POLISI: PENANGANAN KASUS MASIH BERJALAN

Kabagops Polres Pemalang Kompol Amin Mezi meminta masyarakat memberikan ruang kepada penyidik untuk menjalankan proses hukum.

Menurut dia, pemeriksaan terhadap pihak-pihak terkait masih berlangsung dan membutuhkan waktu.

“Terkait prosedur hukum akan ada proses dan ada waktunya. Belum bisa dipastikan karena proses sedang berjalan,” ujarnya.

Polisi juga menepis informasi yang berkembang bahwa pihak yang diduga terlibat dalam kasus tersebut merupakan anak pejabat, anggota kepolisian maupun TNI.

Sebelumnya, Kasat Reskrim Polres Pemalang AKP M. Faizal Wildan Umar Rela juga membantah informasi yang menyebut salah satu pihak yang diduga terlibat telah dibawa ke Surabaya. Polisi menyatakan para pihak masih berada di Pemalang dan dijadwalkan menjalani pemeriksaan. 

Kompol Amin mengatakan kepala sekolah dan sejumlah pihak terkait juga tengah menjalani pendalaman pemeriksaan.

Polres Pemalang, lanjut dia, akan menangani perkara tersebut secara profesional dan transparan. Karena pihak yang diperiksa sebagian merupakan anak di bawah umur, proses penanganannya mengikuti mekanisme khusus dalam sistem peradilan anak.

Polisi juga meminta masyarakat berhati-hati menerima maupun menyebarkan informasi di media sosial selama proses penyelidikan masih berlangsung.

NURKHOLES JANJI CCTV AKTIF DI SETIAP SEKOLAH

Dalam audiensi tersebut, Plt Bupati Pemalang Nurkholes mengatakan kasus di SDN 1 Kebondalem menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Pemalang.

Pemkab, menurut Nurkholes, menyiapkan sejumlah langkah untuk memperkuat pencegahan perundungan di lingkungan pendidikan.

Salah satunya menyediakan saluran pengaduan secara daring.

“Kita pastikan di setiap sekolah-sekolah akan kita pasang CCTV dan menyala atau aktif,” kata Nurkholes.

Pemkab juga berencana membentuk satuan tugas penanganan perundungan di sekolah.

Rencana tersebut menjadi sorotan karena pada Agustus 2026, setelah kasus dugaan perundungan di SMPN 4 Randudongkal, Pemkab Pemalang sebelumnya juga telah menyatakan akan memperkuat pengawasan lingkungan sekolah, termasuk melalui pemasangan CCTV.

Nurkholes meminta masyarakat tetap menghormati asas praduga tak bersalah dan memberikan kesempatan kepada aparat penegak hukum menyelesaikan proses pemeriksaan.

Terkait tuntutan agar kepala sekolah dicopot, Nurkholes mengatakan keputusan tersebut tidak dapat dilakukan serta-merta karena terdapat mekanisme dan aturan kepegawaian yang harus dijalankan.

“Aspirasi dari Bapak-Ibu semua akan kita sampaikan dan semuanya akan ditangani secara transparan,” ujarnya.

KEPALA SEKOLAH BERPOTENSI DITARIK SEMENTARA

Plt Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pemalang Ismun mengatakan pihaknya juga melakukan pemeriksaan terhadap guru dan pihak terkait di SDN 1 Kebondalem.

Dinas Pendidikan turut melibatkan psikolog untuk memberikan pendampingan terhadap kondisi mental guru maupun siswa setelah peristiwa tersebut.

Ismun mengatakan terdapat kemungkinan kepala sekolah ditarik sementara dari sekolah sambil menunggu perkembangan proses hukum.

“Kalau nanti memungkinkan, untuk sementara kepala sekolah akan kita tarik dulu sambil menunggu proses hukum dari pihak Polres,” katanya.

Sekda Pemalang Bagus Sutopo meminta masyarakat menyikapi persoalan tersebut secara bijak dan memastikan pemerintah daerah akan terus mengawal penanganannya.

Setelah berlangsung sekitar dua jam, audiensi berakhir sekitar pukul 11.30 WIB. Massa kemudian membubarkan diri secara tertib sekitar pukul 12.00 WIB.

Kasus meninggalnya Muhammad Hasbi Al Aqib masih dalam proses penyelidikan kepolisian. Polisi sebelumnya telah memeriksa sejumlah saksi dan menegaskan penyebab kematian maupun hubungan antara dugaan kekerasan yang dialami korban dan kematiannya masih harus dibuktikan melalui proses penyelidikan serta hasil pemeriksaan medis.

Kasus tersebut kini juga mendapat perhatian Komisi III DPR RI. Anggota Komisi III Abdullah meminta Polres Pemalang mengusut perkara secara transparan. 

Rekomendasi Video

Dipilih otomatis sesuai topik · geser →
Moh. Fadli Nizami P, S.IP
Moh. Fadli Nizami P, S.IP
Reporter / Redaksi Narative.id Pemalang

KOMENTAR (0)

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama berkomentar.

Berita Terkait

BERITA TERBARU DARI JARINGAN NARATIVE.ID

Sucy Sanggar PSB ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
KristiantoADVERTISEMENT