Intip Kekayaan Plt Bupati Pemalang Nurkholes, Tercatat Rp12,04 Miliar dalam LHKPN

NARATIVE.ID, Pemalang — Pelaksana Tugas (Plt.) Bupati Pemalang Nurkholes tercatat memiliki kekayaan bersih sebesar Rp12.046.500.000 berdasarkan dokumen Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) tahun 2025 yang berstatus verifikasi administratif lengkap.

Berdasarkan dokumen LHKPN tersebut, porsi terbesar kekayaan Nurkholes berasal dari tanah dan bangunan dengan nilai keseluruhan mencapai Rp12.458.000.000.

Aset tanah dan bangunan itu tersebar di Kabupaten Pemalang dan Kabupaten Grobogan.

Salah satu aset yang tercatat berada di Kabupaten Pemalang berupa tanah dan bangunan seluas 2.084 meter persegi/332 meter persegi dengan nilai Rp2.084.000.000.

Selain itu, tercatat tanah seluas 3.060 meter persegi senilai Rp1,9 miliar, tanah seluas 8.900 meter persegi senilai Rp5,8 miliar, serta sejumlah tanah dan bangunan lainnya di Kabupaten Pemalang.

Sementara di Kabupaten Grobogan, Nurkholes melaporkan tanah seluas 394 meter persegi dengan nilai Rp350 juta.

Pada kategori alat transportasi dan mesin, total nilai aset yang dilaporkan sebesar Rp380 juta.

Rinciannya berupa Toyota FJ40 RV-UC tahun 1981 senilai Rp150 juta dan Kia Sonet 1.5 A/T tahun 2021 senilai Rp230 juta.

Selain itu, Nurkholes melaporkan harta bergerak lainnya senilai Rp37,5 juta dan kas serta setara kas sebesar Rp55 juta.

Dari seluruh kategori tersebut, subtotal harta kekayaan yang tercatat mencapai Rp12.930.500.000.

Namun, dalam LHKPN itu juga tercantum utang sebesar Rp884 juta.

Setelah dikurangi utang, total kekayaan bersih Nurkholes tercatat sebesar Rp12.046.500.000 atau sekitar Rp12,04 miliar.

Rincian kekayaan yang tercantum dalam LHKPN:

Tanah dan bangunan: Rp12.458.000.000

Alat transportasi dan mesin: Rp380.000.000

Harta bergerak lainnya: Rp37.500.000

Kas dan setara kas: Rp55.000.000

Subtotal harta: Rp12.930.500.000

Utang: Rp884.000.000

Total kekayaan bersih: Rp12.046.500.000

LHKPN merupakan laporan kekayaan yang disampaikan oleh penyelenggara negara sebagai bagian dari mekanisme transparansi dan pencegahan korupsi.