Trans Jatim Koridor 2 Jadi Sorotan, DPRD Minta Pemerintah Matangkan Persiapan

Penolakan tersebut menjadi perhatian DPRD Kota Malang pada Rabu, 30 September 2026. Anggota Komisi C DPRD Kota Malang, Arief Wahyudi, menilai persiapan pemerintah menghadapi operasional Trans Jatim, baik Koridor 1 maupun rencana Koridor 2, masih belum matang.

“Persiapan atas beroperasinya Trans Jatim koridor satu maupun rencana peluncuran koridor dua menurut saya sangat kurang dan pasti akan menimbulkan polemik,” kata Arief.

Menurut Arief, mikrolet selama ini bukan sekadar moda transportasi masyarakat, tetapi juga menjadi sumber penghasilan bagi sopir dan keluarganya. Karena itu, kehadiran layanan transportasi baru perlu dibarengi pembahasan mengenai dampaknya terhadap angkutan konvensional.

“Saya setuju dan mendukung atas modernisasi moda transportasi publik di Kota Malang, namun jangan serta merta mengabaikan dan tidak memikirkan nasib para sopir mikrolet,” ujarnya.

Arief juga menyoroti pola komunikasi pemerintah yang dinilai belum melibatkan seluruh pihak terdampak.

“Kekurangan utama dari Pemerintah Kota Malang dalam melakukan pembenahan transportasi publik terletak pada pola komunikasi yang tidak menyeluruh atau tidak melibatkan semua pihak,” tegasnya.

Karena itu, ia meminta rencana peluncuran Trans Jatim Koridor 2 tidak dilakukan terburu-buru sebelum pemerintah mematangkan persiapan dan membuka pembicaraan dengan seluruh paguyuban transportasi.

“Untuk itu sebelum Trans Jatim koridor dua diluncurkan persiapan harus dimatangkan dan pembicaraan harus melibatkan seluruh paguyuban yang ada,” katanya.

Ia juga mendorong adanya pembicaraan kembali dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur terkait rencana pengoperasian Koridor 2.

Persoalan tersebut menunjukkan bahwa pembenahan transportasi publik tidak cukup hanya dengan menghadirkan armada baru. Pemerintah juga perlu memastikan perubahan sistem transportasi mempertimbangkan kepentingan pengguna sekaligus masyarakat yang menggantungkan penghasilan dari sektor angkutan umum.