Cegah Perundungan di Sekolah, Pemkab Pemalang Minta Tak Ada Lagi Kasus Kekerasan yang Ditutup-tutupi

NARATIVE.ID, PEMALANG — Pemerintah Kabupaten Pemalang meminta sekolah dan perguruan tinggi tidak membiarkan kasus perundungan maupun kekerasan terhadap peserta didik tanpa penanganan. Setiap laporan harus ditindaklanjuti secara serius, bukan justru ditutup-tutupi.

Penegasan itu disampaikan Wakil Bupati Pemalang, Nurkholis, saat menghadiri deklarasi dan penandatanganan pakta integritas untuk mewujudkan lingkungan pendidikan yang aman dan nyaman di Gedung Sasana Bhakti Praja, Pemalang, Rabu (4/11/2026).

Kegiatan yang diikuti sekitar 80 peserta tersebut melibatkan kepala sekolah SMA, SMK, dan MA sederajat, pimpinan perguruan tinggi, serta unsur pemerintah dan aparat penegak hukum.

Dalam sambutannya, Nurkholis menyinggung sejumlah kasus yang sebelumnya terjadi di lingkungan pendidikan dasar dan menengah di Kabupaten Pemalang.

Menurutnya, sekolah dan perguruan tinggi harus menjadi tempat yang memberikan rasa aman bagi pelajar dan mahasiswa, bukan lingkungan yang membiarkan terjadinya intimidasi, diskriminasi, atau kekerasan.

"Jangan sampai ada peserta didik maupun mahasiswa yang menjadi korban akibat perundungan, intimidasi, diskriminasi, maupun bentuk kekerasan lainnya. Hal-hal seperti ini tidak boleh dianggap biasa, apalagi menjadi bagian dari proses pendewasaan," tegas Nurkholis.

Minta Sekolah Tidak Menutup-nutupi Kasus

Nurkholis mengingatkan bahwa deklarasi dan penandatanganan pakta integritas tidak boleh berhenti sebagai kegiatan seremonial.

Ia meminta pimpinan sekolah dan perguruan tinggi memastikan sistem perlindungan peserta didik benar-benar berjalan, termasuk menyediakan ruang komunikasi dan mekanisme pelaporan yang aman.

"Jangan sampai kita menyatakan menolak segala bentuk kekerasan, tetapi masih ada perundungan yang dibiarkan atau laporan peserta didik yang tidak mendapat perhatian," ujarnya.

"Jangan ada pembiaran, apalagi upaya menutup-nutupi persoalan," lanjutnya.

Menurut Nurkholis, tanggung jawab menciptakan lingkungan pendidikan yang aman tidak hanya berada di tangan sekolah. Pemerintah, tenaga pendidik, orang tua, dan masyarakat juga harus terlibat.

Ia meminta tenaga pendidik memberikan keteladanan, sementara orang tua dan masyarakat didorong lebih peduli ketika menemukan persoalan yang menyangkut keselamatan peserta didik.

Tujuh Komitmen Perlindungan Peserta Didik

Dalam kegiatan tersebut, para kepala satuan pendidikan jenjang SMA sederajat dan pimpinan perguruan tinggi se-Kabupaten Pemalang membacakan deklarasi bersama sebelum menandatangani pakta integritas.

Deklarasi itu memuat tujuh komitmen, mulai dari penghormatan terhadap hak dan martabat warga pendidikan hingga pencegahan kekerasan, perundungan, diskriminasi, intoleransi, dan penyalahgunaan kewenangan.

Satuan pendidikan juga berkomitmen memberikan perlindungan kepada kelompok rentan, membangun hubungan yang profesional dan saling menghormati, serta menyediakan mekanisme pengaduan dan penanganan yang aman.

Selain itu, para pimpinan lembaga pendidikan menyatakan komitmen untuk melakukan edukasi, evaluasi, dan perbaikan secara berkelanjutan.

Keamanan Psikologis Jadi Perhatian

Kabagren Polres Pemalang, Kompol Imam Khanafi, dalam pemaparannya menekankan bahwa rasa aman di lingkungan pendidikan tidak hanya berkaitan dengan keselamatan fisik, tetapi juga kondisi psikologis.

Menurutnya, lingkungan yang aman harus mampu memberikan ketenteraman, kepastian, dan perlindungan dari berbagai bentuk ancaman.

Karena itu, lingkungan pendidikan perlu menjalankan fungsi pencegahan, pembinaan, dan perlindungan terhadap seluruh warga sekolah.

Deklarasi tersebut turut dihadiri Sekretaris Daerah Kabupaten Pemalang Bagus Sutopo, perwakilan Kodim 0711/Pemalang, Polres Pemalang, Kejaksaan Negeri Pemalang, Pengadilan Agama Pemalang, DPRD, serta sejumlah kepala organisasi perangkat daerah.

Melalui penandatanganan pakta integritas ini, Pemerintah Kabupaten Pemalang menegaskan komitmen bersama untuk mencegah kekerasan di lingkungan pendidikan.

Namun, pelaksanaan komitmen tersebut selanjutnya bergantung pada langkah nyata masing-masing satuan pendidikan, terutama dalam memastikan laporan perundungan dan kekerasan ditangani serta peserta didik yang membutuhkan perlindungan memperoleh pendampingan.